Unjuk Rasa Nelayan Gorontalo Tolak VMS Dan Kebijakan Pembatasan Rumpon
Pendim 1315/Kab. Gorontalo

Gorontalo, 13 April 2025 – Sekitar 100 nelayan dari Kabupaten Gorontalo menggelar aksi damai pada Minggu sore, 13 April 2025, pukul 15.30 Wita, bertempat di Pantai Dulanga, Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo. Aksi ini dipimpin oleh Muklis Panai selaku Koordinator Lapangan sekaligus Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Gorontalo, serta didampingi oleh Sarlis Mantu, Ketua Asosiasi Nelayan Provinsi Gorontalo.

Aksi damai ini digelar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan nelayan. Adapun tuntutan utama para nelayan antara lain:

1. Menolak pemasangan alat Vessel Monitoring System (VMS) bagi kapal di bawah 30 Gross Ton (GT).

2. Meminta penambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.

3. Menolak pembekuan dokumen kapal tidak produktif.

4. Meminta kepastian hukum terkait kapal pasca bayar (paksa produksi).

5. Menuntut revisi terhadap PP Nomor 11 Tahun 2023 dan PP Nomor 36 Tahun 2023, yang mengatur pembatasan dan penertiban penggunaan rompong.

Dalam orasinya, Muklis Panai menyampaikan keresahan para nelayan atas kebijakan pembatasan wilayah penangkapan ikan serta pembatasan jumlah rompong di wilayah pengelolaan perikanan WPP 715 yang mencakup Provinsi Gorontalo. Ia juga menolak tegas pemasangan alat VMS bagi kapal di bawah 30 GT, serta kebijakan pembekuan dokumen kapal yang dianggap menyulitkan nelayan kecil.

“Kami sebagai nelayan sangat tidak setuju dengan kebijakan ini. Kami menolak! BBM bersubsidi untuk kami sangat sedikit, tolong tambahkan kuotanya agar kami tidak kekurangan. Mari kita lawan kebijakan Menteri yang tidak pro nelayan. Kita harus sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo agar mengganti Menteri yang tidak berpihak pada rakyat,” tegas Muklis dalam orasinya.

Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan suara hati para nelayan atas sejumlah regulasi yang dianggap memberatkan. Para peserta aksi berharap agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kesejahteraan nelayan sebagai bagian penting dalam sektor kelautan dan perikanan nasional.