Rapat Forkopimda 2025 Kabupaten Gorontalo Dandim 1315 Tekankan Sinergi TNI dengan Pemerintah Daerah
Rapat Forkopimda 2025 Kabupaten Gorontalo Dandim 1315 Tekankan Sinergi TNI dengan Pemerintah Daerah

Gorontalo, 22 April 2025 -  Pada hari Selasa, 22 April 2025 pukul 14.15 WITA, telah dilaksanakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 yang bertempat di Ruang Dulohupa, Lantai 2 Kantor Bupati Gorontalo, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Gorontalo, H. Sofyan Puhi, ST, dan dihadiri oleh sejumlah unsur Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kapolres Gorontalo AKBP Ki Ide Bagus Tri, SIK, Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus, Ketua DPRD Zulfikar Usira, SE, Danyonif 713/ST Letkol Inf Manashe Lomo, SH., M.I.P, Kapten Inf Abdul Kabir Lessy mewakili Dandim 1315/Kab. Gorontalo, Dandenpomal Lanal Gorontalo Kapten Laut (PM) Rochmat Suprapto, SH, Kadisops Satrad 224 Kwandang Kapten Lek Rizki Nurrachim, S.Tr.Han, perwakilan Kejari Gorontalo Suseno, SH., MH, Pj. Sekda Muhammad Trizal Entengo, SH., MH, serta pimpinan OPD dan para undangan lainnya.

Dalam rapat yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta tokoh-tokoh penting daerah, dibahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Tiga topik utama yang menjadi fokus adalah penertiban tempat hiburan malam, permasalahan Hak Guna Usaha (HGU), serta penanganan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

Bupati Gorontalo H. Sofyan Puhi, ST menyampaikan bahwa penyelesaian berbagai persoalan di daerah tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus dengan semangat kebersamaan dan koordinasi lintas sektor. Khusus mengenai tempat hiburan malam, ia menyoroti adanya beberapa tempat yang beroperasi tanpa izin, bahkan menyediakan pemandu lagu dan alkohol. Pemerintah daerah telah melakukan tindakan melalui Satpol-PP dan instansi terkait, namun masih ditemukan kendala di lapangan.

Selain itu, kawasan Telaga juga menjadi sorotan karena digunakan sebagai tempat tongkrongan para waria, terutama di area yang kurang penerangan. Bupati menyebut bahwa fenomena ini perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis masyarakat, ditambah dengan meningkatnya angka penderita HIV/AIDS di Kabupaten Gorontalo.

Terkait permasalahan HGU, pemerintah daerah menerima laporan bahwa beberapa lahan sudah dikuasai oleh pihak yang mengaku sebagai penggarap. Hal ini menimbulkan konflik agraria yang memerlukan penyelesaian segera agar tidak berlarut-larut.

Dalam hal infrastruktur, Bupati menyoroti kerusakan jalan di Kecamatan Pulubala yang menghubungkan lokasi pasar. Hal ini berdampak pada aktivitas perdagangan, sehingga pasar sementara dipindahkan ke pinggir jalan trans. Namun, pasar hewan yang dikelola secara pribadi belum mau dipindahkan, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, SE menambahkan bahwa keberadaan tempat hiburan malam bisa menjadi daya tarik bagi investor, namun pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Ia juga mendukung perlunya penerangan di Telaga Park untuk mengatasi masalah sosial yang ada. Mengenai HGU, ia mengakui bahwa persoalan ini sudah berlangsung lama dan perlu diselesaikan secara bijak agar tidak memicu konflik horizontal.

Rapat Forkopimda ini diharapkan menghasilkan solusi konkret dan sinergi antar instansi dalam menangani isu-isu strategis di Kabupaten Gorontalo demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

Video Terkait: